Panduan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Kapal

Standar Operasional Prosedur (SOP) komprehensif penanganan kapal kedatangan, pemeriksaan sanitasi kapal menurut 13 area inspeksi WHO Handbook, tata kelola sertifikat SSCEC/SSCC, pemeriksaan kotak P3K kapal, dan penerbitan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Permenkes 1/2026 & IHR 2005

Masa Berlaku SSCEC/SSCC 6 Bulan Opsi perpanjangan 1 bulan

Area Inspeksi Kritis 13 Area WHO Handbook for Inspection of Ships (2011)

Notifikasi Warta Kapal Menunggu Verifikasi Batas waktu belum ditemukan di PP 28/2024 dan Permenkes 1/2026

Alur Kerja Pemeriksaan Kedatangan Kapal (Inward Quarantine Clearance)

TAHAP 1

Pra-Kedatangan & Pelaporan Warta Kapal

Nakhoda wajib menyampaikan Dokumen Karantina Kesehatan dan dokumen kesehatan lainnya untuk setiap kedatangan kapal (Permenkes No. 1/2026 Pasal 10 ayat (1)); permohonan kedatangan umumnya diajukan melalui agen pelayaran. Layanan kapal Kemenkes dijalankan melalui sistem Sinkarkes. Batas waktu pemberitahuan sebelum kapal tiba: Menunggu Verifikasi (belum ditemukan di PP No. 28/2024 maupun Permenkes No. 1/2026). Dokumen awal yang disiapkan meliputi Maritime Declaration of Health (MDH), Daftar Awak Kapal (Crew List), Daftar Penumpang, dan Salinan SSCEC/SSCC terakhir.

Poin Kritis: Verifikasi apakah kapal pernah singgah di pelabuhan terjangkit penyakit menular potensial wabah dalam 10 pelabuhan terakhir (Last 10 Ports of Call).

TAHAP 2

Penetapan Lokasi Pemeriksaan & Pengibaran Bendera

Kapal wajib berlabuh di area labuh jangkar karantina (Quarantine Anchorage) perairan Tanjung Balai Karimun dan mengibarkan bendera isyarat maritim:

Bendera Quebec (Q): Dikibarkan bila kapal sehat dan nakhoda memohon persetujuan karantina kesehatan (PP No. 28/2024 Pasal 1056 huruf a angka 1). Pengibaran bendera ini merupakan deklarasi permohonan nakhoda, bukan bukti bahwa persetujuan karantina telah diterbitkan.
Bendera Q di atas Panji Pengganti Kesatu: Dikibarkan bila kapal berstatus tersangka (PP No. 28/2024 Pasal 1056 huruf a angka 2).
Bendera Q di atas Bendera Lima (Q+L): Dikibarkan bila kapal berstatus terjangkit (PP No. 28/2024 Pasal 1056 huruf a angka 3). (Catatan: Bendera tunggal Lima / L dalam standar IMO ICS KB994E berarti "Hentikan kapal Anda segera").

TAHAP 3

Pemeriksaan Fisik Lapangan di Atas Kapal (Boarding Inspection)

Tim pemeriksa BKK yang terdiri atas Petugas Sanitarian dan Tenaga Medis naik ke atas kapal (boarding) menggunakan kapal cepat operasional BKK Karimun dengan memakai APD standar (wearpack karantina, helm pelampung keselamatan/lifejacket, sepatu safety K3, masker medis, dan sarung tangan).

✓ Pengukuran suhu tubuh seluruh awak kapal.

✓ Inspeksi visual kompartemen dapur dan bahan makanan.

✓ Uji sisa klor bebas air tawar pada kran galley.

✓ Pemeriksaan got bilge kamar mesin dari jejak tikus.

TAHAP 4

Penerbitan Dokumen Persetujuan Karantina Kesehatan (Free Pratique)

Berdasarkan hasil pengawasan kedatangan, Petugas Karantina Kesehatan menerbitkan dokumen persetujuan karantina kesehatan (PP No. 28/2024 Pasal 1057 ayat (1); Permenkes No. 1/2026 Pasal 10 ayat (9)). Bentuknya persetujuan bebas karantina (padanan free pratique) bila tidak ditemukan faktor risiko berpotensi KLB atau Wabah dan Dokumen Karantina Kesehatan lengkap serta berlaku, atau persetujuan karantina terbatas (padanan restricted pratique) bila ditemukan faktor risiko dan/atau dokumen tidak lengkap atau tidak berlaku (Pasal 1057 ayat (3) PP No. 28/2024 beserta Penjelasannya). Sebelum dokumen ini diterima, nakhoda dilarang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang (Pasal 1057 ayat (2) PP No. 28/2024; Pasal 12 Permenkes No. 1/2026). "Certificate of Pratique (COP)" adalah nama layanan operasional di Sinkarkes dan SOP BBKK, bukan istilah peraturan.

Penerbitan Ship Sanitation Certificates (SSCEC & SSCC)

Sertifikat sanitasi kapal termasuk Dokumen Karantina Kesehatan alat angkut, berupa sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal (SSCEC) dan sertifikat tindakan sanitasi kapal (SSCC) (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 1076 ayat (2) huruf d dan Pasal 1077 ayat (3)). Ketentuan internasionalnya diatur dalam IHR (2005) Pasal 39 dan model sertifikat pada Lampiran 3.

SSCEC

Bebas Tindakan

Ship Sanitation Control Exemption Certificate

Dapat diterbitkan bila kapal bebas infeksi dan kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir, dan biasanya hanya bila inspeksi dilakukan saat palka kosong atau hanya berisi ballast (IHR (2005) Pasal 39 ayat 6). WHO Handbook membagi inspeksi ke dalam 13 area.

Masa Berlaku: Paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang 1 bulan bila inspeksi atau tindakan tidak dapat dilaksanakan di pelabuhan itu (IHR (2005) Pasal 39 ayat 1). Permenkes No. 1/2026 Pasal 74: sertifikat sanitasi berlaku 6 bulan dan tidak berlaku bila ditemukan Faktor Risiko Kesehatan sebelum masa berlaku habis. Titik awal penghitungan: Menunggu Verifikasi.

SSCC

Dengan Pengendalian

Ship Sanitation Control Certificate

Diterbitkan bila tindakan pengendalian diperlukan dan telah diselesaikan dengan memuaskan; sertifikat mencatat bukti yang ditemukan dan tindakan yang dilakukan (IHR (2005) Pasal 39 ayat 5). Tindakan terhadap alat angkut berupa disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi (PP No. 28/2024 Pasal 1071 ayat (1)); fumigasi disebut sebagai contoh tindakan penanggulangan tertentu dalam Penjelasan Pasal 1070 ayat (3), dilaksanakan di bawah pengawasan Petugas Karantina Kesehatan.

Masa Berlaku: Paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang 1 bulan bila inspeksi atau tindakan pengendalian tidak dapat dilaksanakan di pelabuhan itu (IHR (2005) Pasal 39 ayat 1); Permenkes No. 1/2026 Pasal 74 ayat (1) huruf c: 6 bulan. Titik awal penghitungan: Menunggu Verifikasi.

13 Area Inspeksi Kapal menurut WHO Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates (2011)

1. Ruang Akomodasi (Quarters)

2. Dapur, Pantry, dan Area Layanan (Galley, Pantry and Service Areas)

3. Gudang Perbekalan (Stores)

4. Fasilitas Penitipan Anak (Child-care Facilities)

5. Fasilitas Medis (Medical Facilities)

6. Kolam Renang dan Spa (Swimming Pools and Spas)

7. Limbah Padat dan Limbah Medis (Solid and Medical Waste)

8. Kamar Mesin (Engine Room)

9. Air Minum (Potable Water)

10. Limbah Cair (Sewage)

11. Air Ballast (Ballast Water)

12. Ruang Muatan / Palka (Cargo Holds)

13. Sistem dan Area Lainnya (Other Systems and Areas)

Simulator Kesiapan Dokumen Karantina Kapal

Centang dokumen yang telah disiapkan oleh agen pelayaran atau nakhoda untuk memeriksa kesiapan permohonan inspeksi karantina di perairan Karimun:

1. Maritime Declaration of Health (MDH)

Lengkap ditandatangani nakhoda dan dokter kapal (jika ada), memuat jawaban 9 pertanyaan kesehatan kunci.

2. Crew List & Passenger List (Daftar Awak & Penumpang)

Memuat nama lengkap, jabatan, nomor paspor/buku pelaut, dan pelabuhan naik.

3. Voyage Memo (Daftar 10 Pelabuhan Singgah Terakhir)

Daftar pelabuhan singgah 30 hari terakhir untuk verifikasi endemisitas penyakit menular.

4. Salinan Sertifikat SSCEC / SSCC Terakhir

Sertifikat sanitasi asal untuk mengecek apakah masih dalam masa berlaku atau perlu pembaruan.

5. Medicine Chest Certificate (Sertifikat Obat-Obatan)

Daftar inventaris obat P3K kapal yang diverifikasi dokter/apoteker berwenang.

6. Logbook Desinfeksi Tangki Air Minum / Water Treatment

Catatan pengisian air tawar, klorinasi berkala, dan pembersihan tangki air kapal.

7. International Certificate of Vaccination (Buku Kuning ICV Awak)

Wajib Yellow Fever bagi kru yang berlayar dari wilayah endemis Afrika atau Amerika Selatan.

Status Kelengkapan Berkas:

Belum Lengkap (0 dari 7 Dokumen)

Lengkapi centang berkas di atas untuk memverifikasi kelayakan permohonan.

Pemeriksaan Sertifikat Kotak Obat Kapal (Medicine Chest Certificate)

Pemeriksaan kotak obat kapal bertujuan memastikan ketersediaan sarana pertolongan pertama dan terapi medik esensial bagi awak kapal selama mengarungi perairan laut lepas, merujuk pada International Medical Guide for Ships (WHO/IMO/ILO) dan Permenkes No. 1/2026 Pasal 74 ayat (1) huruf d (masa berlaku sertifikat obat dan alat kesehatan).

1. Kategori Obat Wajib

Obat Kardiovaskular & Syok (Adrenalin, GTN).
Analgesik & Antipiretik (Parasetamol, Tramadol).
Antibiotik Spektrum Luas (Amoksisilin, Ciprofloxacin).
Obat Gastrointestinal (Antasida, Oralit, Antiemetik).
Antihistamin & Kortikosteroid Injeksi.

2. Alat Kesehatan & Balut

Tabung Oksigen Medis Portable & Regulator.
Bag-Valve-Mask (Ambu Bag) Dewasa.
Bidai Fraktur, Kassa Steril, Elastis Perban.
Tensimeter, Stetoskop, dan Termometer Digital.
Alat Jahit Luka Sederhana (Minor Surgery Set).

3. Ketentuan Penyimpanan Khusus

Obat golongan Narkotika & Psikotropika kapal wajib disimpan di dalam lemari besi gembok ganda (double-locked cabinet) yang kuncinya dipegang khusus oleh Nakhoda. Buku register penggunaan obat wajib dicatat secara teliti.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (Port Health Quarantine Clearance)

Sebelum berangkat, nakhoda wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang masih berlaku (PP No. 28/2024 Pasal 1059). Bila Dokumen Karantina Kesehatan lengkap dan valid serta tidak ditemukan faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah (PP No. 28/2024 Pasal 1060 ayat (1) huruf b), Petugas Karantina Kesehatan menerbitkan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan (padanan port health quarantine clearance, Penjelasan PP No. 28/2024 Pasal 1077 ayat (2) huruf a). Tanpa surat ini, syahbandar dilarang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (PP No. 28/2024 Pasal 1060 ayat (2)).

SYARAT TERBIT

Syarat Penerbitan menurut PP No. 28/2024 Pasal 1060 ayat (1) huruf b

Dokumen Karantina Kesehatan lengkap dan valid, termasuk sertifikat sanitasi kapal (SSCEC/SSCC) yang masih berlaku.
Tidak ditemukan faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah. Bila dokumen tidak lengkap atau ditemukan faktor risiko, Petugas memerintahkan nakhoda melengkapi dokumen, melakukan tindakan penanggulangan, atau mengeluarkan rekomendasinya (Pasal 1060 ayat (1) huruf a, c, dan d).
Biaya: penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan dapat dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 28/2024 Pasal 1080 ayat (6)). Ketentuan ini bukan bagian dari rumusan syarat Pasal 1060.